Soal PTS Kelas 9 PKn Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021
Soal dan Jawaban UTS PTS Kelas 9 Semester 1 PKn - Menjelang kegiatan Penilaian tengah semester atau dulu lebih dikenal dengan istilah Ulangan Tengah Semester (PTS atau UTS) pada tahun 2021 tentunya kita sebagai Guru Kelas IX harus membuat soal. Soal yang baik dibuat berdsarkan Kisi-kisinya, dalam pembuatanya harus disesuai dengan kurikulum yang digunakan yaitu K13 serta materi yang telah diberikan dalam kegiatan pembelajaran yaitu Buku Guru dan Siswa Kurikulum 2013 edisi revisi Terbaru dari Kemendikbud.
Membantu Bapak dan Ibu pada Kelas 9 jenjang SMP MTs pada pembelajaran mata pelajaran PKn, Admin pada kesempatan artikel ini akan membagikan soal yang dapat Anda gunakan sebagai contoh dalam persiapan kegiatan penilaian/ ulangan dalam pembelajaran K13. Selengkapnya mengenai file tersebut untuk kegiatan penilaian di semester 1 ganjil dapat Bapak dan Ibu simak dan download pada link dibawah ini.
 |
| Soal PTS Kelas 9 PKn Semester 1 |
Soal PTS UTS PKn Semester 1 Kelas 9 K13 Tahun 2021
Pada gambar diatas dapat Bapak dan Ibu simak sekilas gambaran dari kisi-kisi soal untuk Kelas 9 yang akan Admin bagikan pada artikel ini. Jika Anda ingin memiliki file lengkapnya, Anda dapat unduh pada link dibawah ini :PILIHAN GANDA
1. Organisasi sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan
diperintah oleh suatu pemerintahan yang berdaulat disebut ....
A. pemerintah B. kekuasaan C. negara D. rakyat
2. Berikut ini yang termasuk fungsi pembentuk negara adalah ....
A. pendapatan negara B. keadilan C. daerah/wilayah D. kesejahteraan
3. Unsur deklaratif dalam syarat berdirinya negara adalah ....
A. pengakuan negara lain C. pemerintah
B. daerah/wilayah D. rakyat
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Melaksanakan penertiban (4) Mengatur perekonomian rakyat
(2) Membangun sarana peribadatan (5) Menegakkan keadilan
(3) Mengusahakan kesejahteraan rakyat
Berdasarkan pernyataan di atas, termasuk fungsi negara adalah ....
A. (1), (2) dan (3) B. (1), (2) dan (4) C. (1), (3) dan (5) D. (3), (4) dan (5)
5. Fungsi negara yang ditunjukkan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar merupakan fungsi
dari ....
A. pertahanan B. ketertiban C. keadilan D. kemakmuran
rakyat
6. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah ....
A. kerajaan B. serikat C. kesatuan D. kesultanan
7. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dalam menjamin
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara adalah pengertian ....
A. bela negara C. pertahanan keamanan
B. pertahanan sipil D. perlawanan rakyat semesta
8. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, merupakan bunyi
UUD 1945 pasal ....
A. 27 ayat 1 B. 27 ayat 3 C. 30 ayat 1 D. 30 ayat 2
9. UU No. 3 Tahun 2002 mengatur tentang ....
A. Pertahanan Negara B. Pembelaan Negara C. Keamanan Negara D. Kepolisian Negara
10. Sistem usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 30 ayat 2
adalah ....
A. perlawanan rakyat semesta C. pertahanan dan keamanan rakyat terlatih
B. pengerahan komponen rakyat terlatih D. pertahanan dan keamanan rakyat semesta
11. Sifat Sishamkamrata adalah ....
A. kemajemukan B. kedaerahan C. kesukuan D. kerakyatan
12. Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia, TNI dan Polri berperan sebagai ....
A. kekuatan utama C. kekuatan pendukung
B. kekuatan cadangan D. kekuatan kesukarelaan
13. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) TNI (4) Wanra
(2) Hansip (5) Kamra
(3) Polri
Dari pernyataan tersebut, yang termasuk komponen cadangan dalam Sishankamrata adalah...
A. (1), (2) dan (3) B. (2), (3) dan (4) C. (1), (4) dan (5) D. (2), (4) dan (5)
14. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Agresi (4) Misi kebudayaan
(2) Pelanggaran wilayah (5) Pemberontakan bersenjata
(3) Sabotase (6) Penyebaran ideologi
Berdasarkan pernyatan tersebut, yang termasuk bentuk ancaman militer terhadap bangsa dan
negara adalah ....
A. (1), (2), (3) dan (4) C. (2), (3), (4) dan (5)
B. (1), (2), (3) dan (5) D. (1), (2), (5) dan (6)
15. Upaya untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan
keselamatan bangsa disebut ....
A. invasi B. blokade C. bombarder D. sabotase
16. Berikut ini cara-cara penyelenggaraan bela negara adalah ....
A. diselenggarakan hanya oleh TNI dan Polri C. pengabdian sebagai sukarelawan TNI
B. pemberontakan oleh masyarakat D. sabotase untuk pengerusakan militer
17. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan wahana bagi peserta didik dalam pembelaan negara
karena dapat menanamkan ....
A. jiwa anti penjajah C. keberanian
B. nasionalisme dan patriotisme D. rasa solidaritas
18. Sikap negatif yang perlu dihindari oleh siswa di sekolah dalam menghadapi berbagai ancaman,
antara lain ....
A. mematuhi tata tertib sekolah C. terlibat perkelahian pelajar
B. menjaga persatuan sesama teman D. menjaga nama baik madrasah
19. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Melaksanakan ronda malam
(2) Melindungi teroris
(3) Melapor kepada aparat apabila terjadi pelanggaran hukum
(4) Tidak mengkonsumsi narkoba
(5) Melestarikan kebudayaan nasional
(6) Mengutamakan kepentingan golongan
Dari pernyataan tersebut, yang termasuk partisipasi dalam usaha pembelaan negara adalah ....
A. (1), (2), (3) dan (4) C. (3), (4), (5) dan (6)
B. (2), (3), (4) dan (5) D. (1), (3), (4) dan (5)
20. Sebagai pelajar bentuk partisipasi aktif dalam upaya bela negara dapat kita wujudkan melalui ....
A. ikut wajib militer
B. belajar giat dan berprestasi
C. belajar ilmu bela diri
D. bersedia memanggul senjata untuk bela Negara
21. Salah satu implikasi kebijakan otonomi daerah ....
A. pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah
B. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
C. terjadinya pemusatan kekuasaan kedaerah
D. hanya putra-putra daerah yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di
daerahnya
22. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan
keberhasilan otonomi, salah satu bentuknya adalah ....
A. mendekati warga lain C. memanfaatkan potensi warga lain
B. peduli terhadap warga lain D. memenuhi keinginan warga lain
23. Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah adalah ....
A. Undang-undang RI No.29 tahun 2004 C. Undang-undang RI No.32 tahun 2004
B. Undang-undang RI No.30 tahun 2004 D. Undang-undang RI No.33 tahun 2004
24. Undang-undang berikut yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan
daerah adalah ....
A. Undang-undang RI No. 30 tahun 2004 C. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004
B. Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 D. Undang-undang RI No. 33 tahun 2004
25. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Peningkatan pelayanan dan kesejahtraan masyarakat yang semakin baik
(2) Pengembangan kehidupan demokrasi
(3) Persaingan antar daerah
(4) Pemerataan
(5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka
keutuhan NKRI
(6) Perlindungan warga negara asing didaerah-daerah
Dari pernyataan tersebut, yang menunjukkan arti penting sekaligus menjadi tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah adalah ....
A. (1), (2), (3) dan (4) C. (1), (2), (4) dan (5)
B. (2), (3), (4) dan (5) D. (3), (4), (5) dan (6)
26. Berikut ini yang merupakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah ....
A. partisipasi dalam memanfaatkan fasilitas daerah untuk kepentingan pribadi
B. partisipasi dalam setiap kegiatan yang bersifat kelompok
C. partisipasi dalam aksi demonstrasi
D. partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
27. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Politik luar negeri (4) Agama
(2) Pertahanan (5) Pendidikan
(3) Yustisi (6) Pengendalian lingkungan
Dari pernyataan tersebut, yang menjadi wewenang pemerintah pusat adalah ....
A. (1), (2), (3) dan (4) C. (1), (3), (4) dan (5)
B. (2), (3), (4) dan (5) D. (3), (4), (5) dan (6)
28. Berikut ini wewenang pemerintahan provinsi adalah ....
A. politik luar negeri C. pelayanan administrasi umum
B. pengaturan beragama D. pelayanan hukum
29. Berikut ini wewenang pemerintahan kabupaten adalah ....
A. politik luar negeri C. penanganan bidang pendidikan
B. pertahanan dan keamanan D. agama
30. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ....
A. gubernur B. bupati C. walikota D. DPRD II
31. Badan eksekutif di daerah kota adalah ....
A. gubernur B. bupati C. walikota D. DPRD II
32. Menurut UUD 1945 pasal 18 ayat (3), pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki
DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....
A. pemilihan umum B. seleksi masyarakat C. pengangkatan D. partai politik
33. Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia dinamakan ....
A. desentralisasi B. tugas pembantuan C. dekonsentrasi D. otonomi daerah
34. Asas pelimpahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada gubernur merupakan bentuk
pelaksanaan adalah ....
A. dekonsentrasi B. desentralisasi C. otonomi daerah D. sentralisasi
35. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Penugasan dari pemerintah kepada daerah
(2) Penugasan dari daerah kepada desa
(3) Untuk melaksanakan tugas tertentu
(4) Tidak disertai pembiayaan dan sarana
(5) Bertanggung jawab kepada yang menugaskan
(6) Tidak bertanggung jawab kepada yang menugaskan
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan unsur-unsur dari pengertian asas tugas
pembantuan adalah ....
A. (1), (2), (3) dan (4) C. (2), (4), (5) dan (6)
B. (1), (2), (3) dan (5) D. (3), (4), (5) dan (6)
36. Setiap peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang
berwenang disebut ....
A. kebijakan masyarakat C. kebijakan pemerintah
B. kepentingan umum D. kebijakan publik
37. Berikut ini merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ....
A. kebiasaan masyarakat daerah C. adat istiadat daerah
B. undang-undang D. peraturan daerah
38. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah ....
A. tingginya peran serta masyarakat
B. adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
C. banyaknya demonstrasi
D. penyalahgunaan kebebasan oleh warga
39. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Kebijakan publik sesuai aspirasi masyarakat
(2) Kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat
(3) Masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap wilayahnya
(4) Kepentingan kelompok masyarakat terlindungi
(5) Pemerintah daerah tidak perlu bersusah payah merumuskan kepentingan masyarakat
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah adalah ....
A. (2), (4) dan (5) B. (2), (3) dan (4) C. (3), (4) dan (5) D. (1), (2) dan (3)
40. Berikut ini yang merupakan dampak negatif dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah
daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat adalah ....
A. masyarakat akan patuh kepada pemerintah
B. kebijakan yang dikeluarkan akan berjalan baik
C. masyarakat akan terbiasa dengan peraturan tersebut
D. timbul protes atau penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut
II. URAIAN
41. Tuliskan 4 (empat) tujuan nasional Indonesia menurut pembukaan UUD 1945!
42. Tuliskan bunyi UUD 1945 pasal 30 ayat 1 !
43. Jelaskan pengertian otonomi daerah!
44. Tuliskan 4 (empat) manfaat otonomi daerah!
45. Tuliskan proses pembuatan kebijakan publik!
Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan file Soal di atas dalam bentuk file docx/ pdf Anda dapat mendownloadnya pada link berikut ini DOWNLOAD SOAL PKn
Hadirnya file ini Admin harapkan dapat memberikan manfaat bagi Anda dalam persiapan melaksanakan kegiatan ulangan , ujian atau penilaian PTS atau UTS pada tahun 2021.
